Belakangan ini, publik dihebohkan oleh perilaku tidak profesional seorang anggota kepolisian yang terlibat dalam praktik pungli. Kasus ini mencuat setelah viralnya video yang menunjukkan seorang polisi mengintervensi pengendara sepeda motor dan meminta uang yang cukup besar. Kejadian ini terjadi di Kota Medan dan menarik perhatian banyak orang, menimbulkan pertanyaan mengenai etika dalam penegakan hukum.
Praktik pungutan liar (pungli) bukanlah hal baru dalam berbagai konteks, terutama yang melibatkan aparat penegak hukum. Namun, kasus kali ini memberikan sorotan khusus kepada institusi kepolisian, yang diharapkan menjadi pelindung masyarakat, bukan sebaliknya. Bagaimana sebenarnya paradigma penegakan hukum dapat tergeser oleh tindakan yang merugikan masyarakat?
Perspektif tentang Pungutan Liar dalam Penegakan Hukum
Pungutan liar merupakan tindakan yang merugikan kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Dalam kasus di Medan, seorang anggota polisi menghentikan seorang wanita yang melanggar lalu lintas dengan memintanya menyerahkan uang tunai sebesar Rp100 ribu untuk menghindari sanksi. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan merendahkan martabat korban. Berdasarkan data, kasus pungli telah meningkat di berbagai daerah, menunjukkan bahwa masalah ini masih akrab di masyarakat.
Dari sisi psikologi, tindakan pungli membawa dampak moral yang signifikan. Masyarakat yang dihadapkan pada situasi seperti ini akan kehilangan kepercayaan kepada institusi yang seharusnya mereka hargai. Selain itu, kejadian semacam ini berpotensi merusak hubungan antara polisi dan masyarakat. Mengingat tugas polisi adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban, praktik pungli dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanat tersebut.
Strategi untuk Mengatasi Pungutan Liar
Memerangi praktik pungli dalam tubuh kepolisian memerlukan pendekatan berlapis yang menyentuh aspek edukasi dan penegakan hukum. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain: Menerapkan sistem pelaporan yang lebih transparan, di mana setiap tindakan petugas dapat dimonitor oleh masyarakat. Selain itu, pelatihan dan pengawasan yang lebih ketat bagi anggota polisi perlu diperkuat. Upaya tersebut akan memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam tindakan yang merugikan masyarakat akan mendapatkan sanksi yang tegas.
Di sisi lain, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka saat berurusan dengan aparat penegak hukum juga sangat penting. Dengan memahami hak-hak mereka, masyarakat dapat lebih berani untuk melapor jika menemukan tindakan pungli dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Kesadaran ini bisa dimulai dari pendidikan di sekolah-sekolah atau melalui kampanye sosial di media.
Dengan berbagai pendekatan ini, diharapkan praktik pungli dapat berkurang secara signifikan dan kepercayaan masyarakat kepada polisi dapat pulih kembali. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk penegakan hukum yang profesional dan efisien, serta menjadikan polisi sebagai mitra yang terpercaya bagi masyarakat.
