Vietnam akan melarang sepeda motor dan moped berbahan bakar minyak di ibu kota Hanoi mulai Juli 2026. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap kampanye negara untuk mengurangi polusi udara yang semakin mengkhawatirkan.
Dengan populasi sekitar delapan juta jiwa dan lebih dari delapan juta kendaraan yang beroperasi, Hanoi menghadapi tantangan besar dalam mengurangi emisi. Ini mencakup sekitar tujuh juta sepeda motor dan moped, serta satu juta mobil. Kebijakan ini mengundang berbagai reaksi, terutama dari warga yang mengandalkan kendaraan bermotor untuk mencari nafkah.
Dampak Kebijakan Larangan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak
Kebijakan larangan ini tentunya menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Seorang warga, Nguyen Van Hung, yang bekerja sebagai driver Grab, mengungkapkan bahwa larangan tersebut dapat sangat berdampak pada kehidupannya dan rekan-rekannya. “Bagaimana orang bisa membuang kendaraan mereka begitu saja?” ujarnya. Pertanyaan ini mencerminkan ketidakpastian yang dirasakan oleh banyak orang terkait dengan kebijakan baru ini.
Beberapa peneliti dan pengamat ekonomi berpendapat bahwa pemerintah harus memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk beradaptasi. Pham The Anh, seorang profesor ekonomi, mencatat bahwa peta jalan kebijakan harus diumumkan jauh sebelum penerapan agar masyarakat dapat memilih moda transportasi yang lebih ramah lingkungan. Penyesuaian ini penting agar masyarakat tidak hanya siap secara finansial tetapi juga mental terhadap perubahan ini.
Pergeseran Menuju Kendaraan Listrik
Pemerintah Vietnam kini sedang mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan. Produsen kendaraan listrik, seperti VinFast, mulai mendapatkan pangsa pasar yang signifikan. Menurut Kamar Dagang Eropa, perusahaan ini telah menguasai hampir seperlima pasar mobil di Vietnam. Namun, untuk kendaraan roda dua, pangsa pasarnya masih relatif kecil, sehingga masih perlu upaya lebih untuk meningkatkan adopsi kendaraan listrik di segmen ini.
Kebijakan pemerintah ini juga mengintensifkan perubahan dalam kebiasaan berkendara di Hanoi. Warga diharapkan untuk beralih ke transportasi berbasis listrik atau moda transportasi umum. Hal ini tentu memerlukan waktu dan dukungan dari pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan produsen kendaraan.
Dengan rencana untuk memperluas larangan ini pada Januari 2028, mencakup wilayah yang lebih luas serta kendaraan roda empat berbahan bakar minyak, menjadi penting bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada larangan tetapi juga memberikan solusi konkret untuk memfasilitasi peralihan menuju solusi lebih hijau. Semoga kebijakan ini dapat mengurangi polusi dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat.
