Dalam beberapa tahun terakhir, badan usaha milik daerah (BUMD) telah menjadi fokus perhatian pemerintah, terutama terkait dengan kinerjanya yang dinilai tidak memuaskan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diharapkan dapat mengambil langkah strategis untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja BUMD, yang selama ini dianggap tidak memberikan keuntungan yang diharapkan bagi perekonomian daerah.
Fakta mencengangkan menunjukkan bahwa dari total 1.091 BUMD yang ada di Indonesia, sekitar 20 persen di antaranya masih mengalami kerugian signifikan, mencapai Rp5,5 triliun. Angka ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi BUMD dalam beroperasi secara efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Evaluasi dan Pembinaan terhadap BUMD
Pentingnya evaluasi terhadap BUMD tidak dapat dipandang sebelah mata. BUMD yang tidak beroperasi dengan baik dapat berdampak negatif terhadap perekonomian lokal, serta menghambat peluang investasi. Dalam rapat bersama Komisi II DPR, disepakati bahwa Kemendagri harus segera menerbitkan peraturan yang jelas mengenai pembinaan dan pengawasan BUMD, mencakup segala aspek dari pembentukan hingga kemungkinan pembubaran badan usaha yang tidak sehat.
Kemendagri mencatat bahwa lebih dari 58 persen BUMD yang beroperasi di sektor aneka usaha dan jasa air dinyatakan tidak sehat. Data menunjukkan bahwa di sektor jasa air, 303 BUMD (36 persen) tergolong kurang sehat, sementara 174 BUMD (21,1 persen) dikategorikan tidak sehat. Penilaian ini menjadi indikator penting untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang harus diambil untuk mengoptimalkan fungsi BUMD.
Strategi untuk Meningkatkan Kinerja BUMD
Strategi yang jelas dan terstruktur diperlukan untuk meningkatkan kinerja BUMD yang tidak optimal. Salah satu langkah awal yang dapat diterapkan adalah pembentukan direktorat jenderal baru di Kemendagri khusus untuk pengelolaan BUMD. Dengan adanya unit yang fokus, diharapkan dapat tercipta pengawasan yang lebih ketat dan pembinaan yang lebih efektif.
Sebagai tambahan, upaya untuk memberikan pelatihan kepada pengelola BUMD agar memahami manajemen usaha dan keuangan juga sangat penting. Dengan pemahaman yang lebih baik, pengelola dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menjalankan usahanya. Ini termasuk pengembangan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta pengembangan infrastruktur yang mendukung dapat memberikan dampak positif terhadap profitabilitas BUMD.
Penting juga bagi masyarakat untuk terlibat dan memberikan masukan terhadap kinerja BUMD di wilayah mereka. Dengan adanya transparansi, masyarakat bisa berkontribusi dalam mendorong BUMD agar lebih bertanggung jawab dan menghadirkan layanan yang lebih baik. Secara keseluruhan, evaluasi yang tepat dan langkah-langkah strategis yang diambil akan membawa dampak positif bagi perekonomian daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMD.
