Isu tentang tanah yang tidak terpakai atau nganggur menjadi sorotan masyarakat, mengusik rasa keadilan serta kepemilikan. Kekhawatiran ini muncul ketika pemerintah berencana untuk mengambil alih tanah-tanah tersebut, merujuk pada kebijakan nasional yang tengah dibahas.
Pemerintah, melalui Menteri ATR/Kepala BPN, mengungkapkan bahwa sebanyak 1,4 juta hektare tanah telantar telah diamankan dan siap untuk disalurkan kepada organisasi kemasyarakatan. Namun, banyak yang bertanya-tanya apakah langkah ini benar-benar diperlukan dan bagaimana mekanismenya.
Pemahaman Tentang Tanah Telantar
Tanah telantar adalah tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya dalam jangka waktu tertentu. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021, pengambilalihan tanah ini diperuntukkan bagi tanah dengan berbagai status hukum, seperti hak milik dan hak guna bangunan. Proteksi pencabutan tidak berlaku untuk tanah yang benar-benar dipelihara dan digunakan.
Data menunjukkan bahwa penguasaan tanah yang kosong selama lebih dari dua tahun dapat menjadi alasan untuk disita. Namun, banyak yang merasa kebijakan ini bisa menimbulkan ketidakpastian, terutama bagi pemilik tanah yang mungkin sedang menantikan kondisi yang lebih baik untuk mengembangkannya. Ini menciptakan dilema moral, apakah negara seharusnya interveni dalam urusan tanah pribadi tanpa konsensus dari pemegang hak.
Aspek Sosial dan Ekonomi dari Kebijakan Pengambilalihan Tanah
Strategi pemerintah dalam mengelola tanah telantar tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga mengandung unsur sosial dan ekonomi yang dalam. Selain mendorong pengembangan organisasi kemasyarakatan, penyerahan tanah telantar ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus hati-hati agar tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal yang telah lama menduduki dan mengelola lahan tersebut.
Penting untuk mempertimbangkan bagaimana hak-hak masyarakat setempat dilindungi, serta memastikan bahwa tanah yang diserahkan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Jika tetap dilakukan tanpa partisipasi masyarakat, kebijakan ini bisa berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan ketegangan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang program yang transparan dan inklusif agar setiap pihak bisa merasakan manfaatnya.
