Amnesty International Indonesia mengungkapkan kritik tajam terhadap pernyataan Presiden yang menuduh gerakan masyarakat sipil seperti demo Indonesia Gelap dan tagar #KaburAjaDulu direkayasa serta dibiayai oleh pihak-pihak tertentu. Dalam pandangan Amnesty, pernyataan tersebut menggambarkan pola yang digunakan untuk meremehkan kebebasan berekspresi dan pendapat publik.
Menariknya, Amnesty menilai bahwa sikap ini mirip dengan yang kerap dilakukan pemimpin lain di dunia yang berusaha menyudutkan suara-suara penentang. Hal ini menyiratkan bahwa serangan terhadap kebebasan berpendapat tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga memiliki kesamaan di panggung global.
Menggali Ketidakpercayaan Terhadap Gerakan Sipil
Pernyataan yang disampaikan Presiden tersebut telah memicu berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Menurut Deputi Direktur Amnesty, kritik semacam itu bukanlah isapan jempol. Tindakan mendelegitimasi gerakan masyarakat sipil dengan klaim tak berdasar justru berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap para pemimpin dan institusi pemerintahan.
Data menunjukkan bahwa gerakan masyarakat sipil kerap berperan penting dalam mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah. Ketika mereka dihadapkan pada tuduhan yang merugikan, maka risiko kredibilitas gerakan ini bisa terancam. Hal ini memberikan gambaran bahwa komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat sangatlah penting. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah parameter utama untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
Strategi Merespons Kritik dari Masyarakat
Dalam merespons kritik, seharusnya pendekatan yang diambil lebih konstruktif. Mengarahkan fokus pada substansi kritik dan berdialog dengan masyarakat menjadi langkah yang lebih bijaksana dibandingkan dengan menyudutkan pihak lain. Pendekatan ini tidak hanya akan meredakan ketegangan tetapi juga menunjukkan bahwa pemimpin bersedia mendengar dan belajar dari suara rakyat.
Momen ketika masyarakat bersuara harusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk beradaptasi dan memperbaiki diri. Dibandingkan dengan menyerang legitimasi para pengkritik, mendengarkan dan mempertimbangkan umpan balik dari masyarakat dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Penutup yang lebih positif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan menunjukkan bahwa pemimpin siap untuk berkomitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
