Baru-baru ini, seorang lembaga riset ekonomi mengajukan permintaan kepada organisasi internasional untuk melakukan audit terhadap Badan Pusat Statistik. Hal ini berkaitan dengan data pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan, yang dinilai banyak pihak tidak mencerminkan realitas di lapangan.
Pertanyaan yang muncul ialah, seberapa akurat data yang disampaikan oleh lembaga statistik utama di Indonesia? Diskusi mengenai validitas data ekonomi bukanlah hal yang baru, namun situasi saat ini menunjukkan adanya ketidakpuasan yang semakin meningkat mengenai statistik pertumbuhan ekonomi yang dipublikasikan.
Analisis Data Pertumbuhan Ekonomi yang Dipublikasikan
Data pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan angka 5,12 persen pada kuartal II 2025, tetapi banyak yang meragukan angka tersebut. Seorang direktur dari lembaga riset ekonomi berpendapat bahwa data tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil yang seharusnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan metode yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).
Dalam analisis lebih mendalam, beberapa indikator yang seharusnya mencerminkan kinerja sektor manufaktur menunjukkan pertumbuhan yang tidak sejalan. Misalnya, Purchasing Managers’ Index (PMI) untuk sektor manufaktur menunjukkan kontraksi, sementara BPS melaporkan adanya pertumbuhan yang signifikan di sektor tersebut. Angka rendah pada porsi manufaktur terhadap PDB yang tercatat, juga menjadi indikator adanya masalah yang perlu diinvestigasi lebih lanjut.
Strategi dan Saran untuk Perbaikan
Dalam konteks ini, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga statistik untuk melakukan perbaikan metode penghitungan data. Penekanan harus diberikan pada transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan data ekonomi agar kredibilitas angka yang dipublikasikan terjaga. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembentukan mekanisme peer-review yang melibatkan pakar independen dalam proses validasi data.
Penting juga untuk menekankan bahwa data yang akurat tidak semata-mata penting dari perspektif teknis, tetapi berpengaruh langsung terhadap reputasi internasional dan kesejahteraan masyarakat. Kesalahan dalam laporan data dapat menyesatkan pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah maupun pelaku bisnis di lapangan.
Dengan demikian, perlu ada reformasi yang menyeluruh di BPS agar dapat menghitung pertumbuhan ekonomi dengan standar yang lebih tinggi. Hanya dengan pendekatan yang lebih skeptis dan berbasis bukti, kita dapat berharap bahwa data yang dihasilkan dapat memandu kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada kenyataan di lapangan, dan pada gilirannya, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
