Kepala Badan Gizi Nasional mengumumkan bahwa lembaganya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp268 triliun untuk tahun 2026, yang difokuskan pada Program Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah dan kelompok rentan. Alokasi ini ditetapkan berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Sebelumnya, BGN hanya mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp217 triliun. Dalam pembahasan selanjutnya, alokasi anggaran tersebut ditambah sebesar Rp50 triliun. Pengumuman ini menjadi momen penting untuk pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil.
Rincian Anggaran 2026 dan Fokus Program Gizi
Dari total anggaran Rp268 triliun, sekitar Rp34,4 triliun dialokasikan untuk bantuan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah. Selain itu, Rp3,1 triliun disisihkan untuk ibu hamil, menyusui, dan balita. Anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi di tengah masyarakat.
Data menunjukkan bahwa alokasi anggaran tersebut terbagi dalam beberapa sektor. Misalnya, sektor pendidikan menerima porsi terbesar yaitu Rp223 triliun, dengan anggaran signifikan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di sekolah, yang merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam konteks kesehatan, alokasi Rp24,7 triliun akan digunakan untuk mendukung kesehatan ibu hamil dan balita, menunjukkan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada pendidikan tetapi juga kesehatan.
Strategi Implementasi dan Target Penerima Manfaat
Dalam implementasinya, total penerima manfaat dari program MBG pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai 74,5 juta orang. Ini adalah angka yang besar dan menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan program ini. Sebagian besar alokasi juga ditujukan untuk belanja barang, yang berarti anggaran akan digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
Secara struktural, anggaran ini akan mendukung para penggerak di lapangan, termasuk tenaga gizi dan akuntan, untuk memastikan penyaluran bantuan dapat berjalan dengan efektif. Pengawasan dan pemantauan juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan program. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan bahwa penyuluhan dan edukasi mengenai gizi juga akan meningkat, mendukung masyarakat untuk memahami pentingnya pola makan yang baik.
