Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih mengalami berbagai kendala. Hal ini diungkapkan dalam rapat koordinasi mengenai pengendalian inflasi daerah, di mana Deputi III Bapanas, Andriko Noto Susanto, mengungkapkan bahwa beras SPHP tidak tersedia di banyak pasar tradisional dan ritel modern.
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan penting: Apa yang menghambat distribusi beras dalam program ini? Saat ini, beras SPHP yang merupakan bagian dari program stabilisasi pangan perlu segera direalisasikan agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.
Penyaluran Beras SPHP yang Belum Optimal
Menurut data yang diambil antara 11 hingga 22 Agustus 2025, sebagian besar pasar yang dipantau tidak memiliki stok beras SPHP. Ini menunjukkan bahwa upaya penyaluran yang dilakukan oleh pihak terkait belum berjalan dengan efektif. Ketidakhadiran beras ini tidak hanya mengganggu distribusi tetapi juga stabilitas harga beras di pasar.
Mencermati hal ini, penting untuk melihat faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat distribusi. Misalnya, Kemendagri telah meminta untuk mempercepat penyaluran beras SPHP agar aktivitas distribusi lebih efisien. Jika penyaluran beras masih terbatas, harga beras di pasar akan terus naik, yang berimbas pada daya beli masyarakat. Berdasarkan laporan, penyaluran beras telah meningkat dibandingkan minggu sebelumnya, namun capaian ini belum memadai untuk memenuhi permintaan pasar.
Strategi dan Solusi untuk Mengatasi Kendala Penyaluran
Melihat kondisi yang ada, dibutuhkan strategi yang lebih baik serta solusi untuk memperlancar distribusi beras. Salah satu kendala yang dihadapi adalah penggunaan aplikasi daring Klik SPHP, yang kerap kali tidak bisa diakses oleh pedagang kecil. Membatasi akses teknologi bagi mereka tentu menjadi hambatan tersendiri dalam proses distribusi.
Di beberapa daerah, kestabilan sinyal internet menjadi masalah utama, sehingga banyak pedagang kecil kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif yang lebih ramah pengguna, seperti metode pendaftaran manual agar distribusi tetap dapat berjalan walaupun tidak menggunakan sistem online. Pendekatan ini tidak hanya membantu pedagang kecil, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan pasar tetap terpenuhi.
Cara lain yang bisa diambil adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pihak Bulog dan pemerintah daerah. Pengarahan teknis yang jelas sangat penting agar semua pihak terlibat dalam upaya penyaluran beras dengan baik. Jika pelaksanaan di lapangan tidak berjalan lancar, maka tujuan utama program ini akan sulit tercapai. Dengan memetakan daerah-daerah yang kesulitan dalam distribusi, pemerintah bisa memberikan solusi yang lebih spesifik sesuai kebutuhan daerah tersebut.
Tak kalah pentingnya, peran pemerintah daerah dalam memastikan bahwa beras SPHP mencapai lapisan masyarakat yang paling membutuhkan juga sangat krusial. Operasi pasar perlu dilakukan secara teratur agar masyarakat di tingkat desa atau kelurahan juga dapat mengakses beras stabilisasi ini. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang ada antara ketersediaan beras dan realitas harga di pasar.
Dengan memperhatikan berbagai aspek ini, kita dapat melihat bahwa upaya peningkatan penyaluran beras SPHP bukanlah tugas yang mudah, namun hal ini sangat esensial untuk memastikan ketahanan pangan di masyarakat. Setiap pihak perlu berkolaborasi dan mengubah strategi agar target penyaluran yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan melebihi ekspektasi. Hasilnya pun akan berdampak besar terhadap stabilitas harga pangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Kita semua berharap agar masalah ini segera teratasi, sehingga penyaluran beras SPHP dapat dilakukan secara optimal. Dengan kerja sama yang baik antara semua pihak, distribusi beras dapat dilakukan dengan lebih efektif, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
