Ombudsman RI baru-baru ini mengungkapkan permasalahan terkait kualitas beras dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Beras yang dikelola oleh perum Bulog seringkali mendapatkan keluhan dari konsumen, terutama mengenai kadar air dan penampilannya yang kurang menarik.
Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, menyoroti bahwa masalah mutu beras ini bisa berdampak besar pada kepercayaan konsumen. Dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta, ia menjelaskan bahwa baunya yang tidak sedap juga menjadi salah satu keluhan yang sering muncul.
Keluhan Konsumen tentang Kualitas Beras
Menurut Yeka, pemerintah sebenarnya sudah memberikan kebijakan bahwa beras SPHP yang tidak memenuhi standar mutu dapat dikembalikan. Namun, Ombudsman menilai bahwa proses pengembalian ini masih rumit dan menyulitkan bagi konsumen. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap beras yang disuplai dalam program ini menurun.
Lebih jauh, Yeka juga menyoroti bahwa penyaluran beras SPHP tidak berlangsung secara masif. Hingga saat ini, realisasi penyaluran beras baru mencapai 302 ribu ton, yang merupakan sekitar 20 persen dari target 1,5 juta ton yang ditetapkan untuk tahun ini. Jika melihat angka ini, tercermin bahwa program pemerintah dalam menyediakan beras masih sangat jauh dari harapan.
Analisis Penyaluran Beras dan Dampak pada Harga
Yeka merinci data penyaluran beras dari Januari hingga awal September 2025, yang menunjukkan bahwa total penyaluran beras SPHP hanya mencapai 180 ribu ton pada bulan Januari hingga awal Februari, dan sekitar 122 ribu ton pada periode 8 Juli hingga 1 September. Rata-rata penyaluran harian hanya mencapai 2.392 ton, sementara kebutuhan harian masyarakat diperkirakan mencapai 86.700 ton.
Dari sini dapat dilihat bahwa penyaluran beras masih sangat minim, yaitu hanya 2,75 persen dari kebutuhan pasar. Dengan demikian, hal ini berkontribusi pada tingginya harga beras yang dirasakan oleh masyarakat. Kebutuhan konsumsi beras di Indonesia tergolong besar, mencapai sekitar 26 juta ton per bulan. Jika tidak ada peningkatan dalam penyaluran, masyarakat akan terus merasa tertekan dengan harga beras yang melonjak.
Kesimpulannya, keadaan ini mendorong perlunya evaluasi dan peningkatan efektivitas program SPHP agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan menjaga daya beli masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas penyaluran, diharapkan masyarakat dapat kembali percaya dengan produk yang disediakan pemerintah. Selain itu, pengembangan mekanisme yang lebih baik untuk menangani komplain konsumen juga penting agar mereka tidak merasa dirugikan.
