Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mengungkapkan bahwa pemerintahan yang sekarang memerlukan investasi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Total investasi yang dibutuhkan hingga mencapai Rp8.297,8 triliun pada tahun 2026 menjadi fokus utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sekitar 6,3 persen. Hal ini diungkapkan dalam paparan Rencana Kerja Pemerintah yang disampaikan Rachmat Pambudy.
Target yang ambisius ini mendorong pemikiran mengenai bagaimana realisasi investasi tersebut dapat diwujudkan. Apakah pertumbuhan ini realistis dengan tantangan yang ada, seperti ketidakpastian global dan dinamika pasar yang terus berubah?
Proyeksi Kebutuhan Investasi untuk Pertumbuhan Ekonomi
Dari total investasi yang dibutuhkan, hanya sekitar 4,22 persennya yang berasal dari anggaran pemerintah, sebesar Rp349,9 triliun. Sebagian besar, yaitu 89,99 persen dari total investasi, diharapkan berasal dari sektor swasta. Di sini, peran BUMN juga cukup signifikan, dengan kontribusi di kisaran 5,79 persen atau Rp480,8 triliun. Hal ini menandakan bahwa investasi swasta dan BUMN sangat krusial dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Data ini memberikan gambaran bahwa untuk menarik minat investasi, pemerintah harus menciptakan iklim yang kondusif. Kutipan yang mengungkapkan bahwa kebijakan investasi diarahkan untuk menarik keterlibatan dalam proyek bernilai tambah menjadi refleksi penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi ke depan.
Strategi untuk Mencapai Target Pertumbuhan
Dalam menghadapi tantangan untuk mencapai pertumbuhan 6,3 persen pada tahun 2026, pemerintah perlu fokus pada beberapa sektor utama. Sektor konsumsi, investasi, dan ekspor harus didorong secara bersamaan. Menggali potensi dari sektor pertanian olahan dan industri makanan-minuman menjadi strategi andalan dalam meningkatkan pertumbuhan produk domestik bruto. Selain itu, sektor informasi dan komunikasi juga berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, pertumbuhan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat. Kontribusi dari daerah juga menjadi faktor kunci. Pemerintah menargetkan pertumbuhan di luar pulau Jawa bisa mencapai di atas 7 persen pada 2026. Ini menjadi indikator bahwa investasi di daerah-daerah tersebut harus didorong agar sejalan dengan target nasional. Dengan demikian, perhatian yang lebih besar perlu diberikan kepada sektor-sektor daerah yang memiliki potensi untuk berkontribusi pada perekonomian nasional.
Dalam langkah ini, bahan baku yang memiliki nilai tambah tinggi serta pemanfaatan teknologi modern menjadi pilar penting dalam menciptakan daya saing. Menciptakan keberagaman dalam produk lokal juga bisa menjadi strategi untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
