Jakarta —
Penguatan Governance, Risk, and Compliance (GRC) menjadi suatu kebutuhan strategis yang tak bisa diabaikan oleh sektor jasa keuangan dan ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Hal ini terungkap dalam forum Risk and Governance Summit (RGS) yang berlangsung di Jakarta, di mana para pemimpin industri menyampaikan kesan pentingnya integrasi GRC untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Otoritas terkait menggarisbawahi bahwa penguatan GRC lebih dari sekadar kewajiban regulasi; itu merupakan elemen vital untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, seperti digitalisasi dan kejahatan siber, pemerintahan yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi semakin urgent.
Pentingnya GRC dalam Ekosistem Keuangan
Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan tata kelola yang menyeluruh dan responsif. GRC berperan sebagai komponen penting dalam menjaga integritas dan transparansi sektor jasa keuangan. Dengan sistem GRC yang kokoh, berbagai lembaga dapat berkolaborasi secara lebih efektif dalam menghadapi risiko yang timbul dari dinamika pasar.
Menurut banyak pakar, kolaborasi lintas sektor dalam menerapkan GRC dapat membantu menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan adaptif. Misalnya, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi beragam kepentingan. Diskusi di forum-forum strategis memberi peluang bagi industri untuk menyamakan persepsi dan memperkuat penerapan nilai-nilai tata kelola yang baik.
Strategi Penguatan GRC yang Efektif
Memperkuat GRC tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga saja; itu adalah tugas kolektif yang memerlukan koordinasi antara berbagai pihak. Sesi diskusi dalam RGS menyoroti berbagai strategi, termasuk peran teknologi dalam mengoptimalkan GRC. Inovasi digital saat ini menjadi salah satu fondasi yang mendukung penerapan prinsip-prinsip GRC yang modern dan responsif terhadap tantangan yang ada.
Keberadaan forum semacam ini sangat penting, karena memberikan ruang bagi pemangku kepentingan untuk berbagi wawasan dan pengalaman. Selain itu, tantangan di era digital seperti kejahatan siber dan penipuan lintas batas menuntut tata kelola yang lebih terintegrasi, di mana kolaborasi menjadi salah satu solusi kuncinya.
Pada akhirnya, mempertahankan integritas dan mengedepankan transparansi di sektor jasa keuangan harus menjadi prioritas utama. Tindakan preemptive dalam pengendalian risiko, serta adanya komunikasi yang jelas antara lembaga dan masyarakat, dapat membantu menciptakan iklim yang lebih stabil dan aman bagi semua pihak.
